HMJ Ilmu Hukum UTU mengikuti Diskusi Publik di Universitas Syiah Kuala

-
Banda Aceh - Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum Falkutas Ilmu Sosial dan Politik – Universitas Teuku Umar (FISIP-UTU), mengikuti acara Diskusi Publik yang diadakan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum  Universitas Syiah Kuala pada Rabu (21/03/2018) bertempat di Aula Falkutas Hukum Universitas Syiah Kuala. Diskusi tersebut mengangkat tema “ Revisi UU MD3 : Quo Vadis Demokrasi Indonesia”, acra ini turut dihadiri oleh Dekan Fakultas Hukum Unsyiah Prof. Dr.  Ilyas, S.H., M.Hum. , Kemenkumham Kota Banda Aceh, KNPI kota banda Aceh, dan KIP Banda Aceh.
Dekan Falkutas Hukum Unsyiah Menerangkan bahwa” UU MD3 ini telah masuk salon sebanyak 2 kali untuk mempercantik diri,dimana ada 3 hal yang aneh di dalamnya. Jadi mari kita cari tahu apakah itu bisul yang berbau tidak sedap atau hiasan Tahi Lalat untuk menambah cantiknya UU MD3 ini”`
Ketua LKBH Unsyiah Kurniawan S. S.H.,LL.M mengatakan, Kegiatan ini merupakan salah satu wujud  Pengabdian Unsyiah melalui fakultas Hukum dalam bentuk memberikan layanan bantuan hukum, sekaligus merespon berbagai polemik Hukum baik dalam skala regional maupun skala nasional.
“Kita mengamati dari berbagai media terkait UU MD3 yang sudah sah menjadi UU. Maka kegiatan ini merupakan tanggung jawab Unsyiah dalam rangka membuat penceraha, gagasan, atau kritikan yang berguna bagi pengembangan hukum Indonesia ke depan,” Ujar Kurniawan
Acara yang dibuka oleh  Dekan Falkutas Hukum Unsyiah diisi oleh beberapa pemateri yaitu:
Prof. Dr.Syahrizal Abbas, S.H., M.Hum sebagai Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (IKAL) Komisariat  Aceh.
 A Hamid Zein, S.H., M.Hum,Sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum (IKAKUM) Unsyiah.
Zulfikar Sawang, S.H Sebagai Ketua PERADI DPC Kota Banda Aceh.
Chanda Darusman S. S.H., M.H sebagai Ketua YLBHI - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Banda Aceh
Zainal Abidin, S.H., M.SI Sebagai Akademisi Hukum Tata Negara (HTN) Unsyiah.
 Zulfata S.UD., M.AG  Sebagai Intelektual Muda Himpunan Mahasiswa Islam.

Ketua Umum PERADI Aceh Zulfikar Sawang, S.H. sebagai Salah satu pemateri menyampaikan bahwa ada yang sakit dari demokrasi indonesia itu sendiri,saya merasa ada budaya yang menghambat demokrasi inddonesia dimana ini sangat berbahaya bagi kelansungan sisetem demokrasi apalagi menghadap pemilihan tahun 2019 nanti.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Materi Hukum Administrasi Negara

-
Image
A.    BERBAGAI ISTILAH DAN PENGERTIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA               Ada berbagai istilah di dalam penyebutan Hukum Administrasi Negara yang merupakan terjemahan dari Administratiefrecht yang dikenal di Negara Belanda, Verwaltungsrecht di Jerman, Droit Administratif di Perancis, Administratif Law di negara Inggris dan Amerika. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia dahulumerupakan bekas jajahan Belanda, sehingga Hukum Administrasi Negara Indonesia merupakan terjemahan dari Administratiefrecht.   Untuk menerjemahkan Administratiefrecht dari Hukum Belanda ini para ahli hokum di Indonesia belum ada kata sepakat. Baru setelah dikeluarkannya UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh para ahli.             E.Utrecht dalam bukunya “ Pengantar Hukum Administrasi” , mulamula memakai istilah Hukum Admin...
Read more

Diskusi Publik : "REVISI UNDANG UNDANG MD3 QUO VADIS DEMOKRASI INDONESIA? "

-
Image
Sejak disahkan oleh DPR RI 12 Februari. Revisi undang undang MD3 mengundang kontroversi dari berbagai kalangan di masyarakat. Karena berpotensi menjadikan anggota DPR "kebal" hukum dan memiliki imunitas yang berlebihan. Lantas, dimanakah letak hukum sesungguhnya ?  Dan bagaimana dengan demokrasi indonesia kedepannya? Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum proudly present Diskusi Publik : "REVISI UNDANG UNDANG MD3 : QUO VADIS DEMOKRASI INDONESIA? "   Tempat : Aula Fakultas Hukum Unsyiah  Hari : Rabu, 21 maret 2018  Waktu : 08.30 WIB Pendaftaran : Gratis dan terbuka untuk umum  Cara pendaftaran  Ketik : nama_asal lembaga/institusi_no hp  Kirim ke 082277483521/ WA Ayo para penerus peradaban indonesia mari daftarkan diri kamu sekarang.  Kuota terbatas!!! Panjang umur pergerakan!  Hidup mahasiswa!  Hidup Rakyat! Supported by : ● HMI Komisariat Hukum Unsyiah ● Aliansi Mahasiswa Hukum Progresif ● Perhimpunan Anak Konstitusi Unsyiah Partners ...
Read more

Suksesi Negara, Materi Hukum Internasional

-
Suksesi Negara Hukum Internaional Suksesi negara merupakan hal yang paling lama dan paling sering diperbincangkan dalam hukum internasional. Namun meskipun begitu, sampai saat ini belum ada aturan baku yang menjadi acuan atau mengikat bagi negara-negara. Praktek juga menunjukan bahwa belum ada aturan yang dapat diterima umum sebagai sebuah hukum internasional. Hukum internasional belum berhasil menetapkan prinsip-prinsip yang menetapkan sejauh mana hak dan kewajiban negara lama masih berlaku padanya dan sejauh mana negara lain memperoleh hak dan kewajiban dari negara yang lama. Meskipun demikian, praktek negara, peradilan, doktrin dan perjanjian yang ada menunjukkan adanya kecenderungan untuk menetapkan beralihnya hak dan kewajiban internasional didasarkan pada pertimbangan keadilan, kenalaran, kepantasan, dan kepentingan masyarakat internasional. Kecenderungan dewasa ini penetapan beralihnya hak dan kewajiban negara tersebut diatur dalam traktat bilateral antara dua negara ya...
Read more