Diskusi Publik : "REVISI UNDANG UNDANG MD3 QUO VADIS DEMOKRASI INDONESIA? "

-
Sejak disahkan oleh DPR RI 12 Februari. Revisi undang undang MD3 mengundang kontroversi dari berbagai kalangan di masyarakat.
Karena berpotensi menjadikan anggota DPR "kebal" hukum dan memiliki imunitas yang berlebihan. Lantas, dimanakah letak hukum sesungguhnya ? 
Dan bagaimana dengan demokrasi indonesia kedepannya?

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum proudly present Diskusi Publik : "REVISI UNDANG UNDANG MD3 :
QUO VADIS DEMOKRASI INDONESIA? "

  
Tempat : Aula Fakultas Hukum Unsyiah 
Hari : Rabu, 21 maret 2018 
Waktu : 08.30 WIB
Pendaftaran : Gratis dan terbuka untuk umum 
Cara pendaftaran 
Ketik : nama_asal lembaga/institusi_no hp 
Kirim ke 082277483521/ WA

Ayo para penerus peradaban indonesia mari daftarkan diri kamu sekarang. 
Kuota terbatas!!! Panjang umur pergerakan! 
Hidup mahasiswa! 
Hidup Rakyat!

Supported by :
● HMI Komisariat Hukum Unsyiah
● Aliansi Mahasiswa Hukum Progresif
● Perhimpunan Anak Konstitusi Unsyiah

Partners by :
● Pusat Studi Ilmu Pemerintahan (PSIP UNSYIAH)
● Perhimpunan Advokad Indonesia (PERADI Aceh)
● Lembaga Bantuan Hukum (LBH Banda Aceh)
● Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Aceh (P3KA)
● Ikatan Alumni Fakultas Hukum Unsyiah (IKAKUM)
● Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (IKAL ACEH)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Materi Hukum Administrasi Negara

-
Image
A.    BERBAGAI ISTILAH DAN PENGERTIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA               Ada berbagai istilah di dalam penyebutan Hukum Administrasi Negara yang merupakan terjemahan dari Administratiefrecht yang dikenal di Negara Belanda, Verwaltungsrecht di Jerman, Droit Administratif di Perancis, Administratif Law di negara Inggris dan Amerika. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia dahulumerupakan bekas jajahan Belanda, sehingga Hukum Administrasi Negara Indonesia merupakan terjemahan dari Administratiefrecht.   Untuk menerjemahkan Administratiefrecht dari Hukum Belanda ini para ahli hokum di Indonesia belum ada kata sepakat. Baru setelah dikeluarkannya UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh para ahli.             E.Utrecht dalam bukunya “ Pengantar Hukum Administrasi” , mulamula memakai istilah Hukum Administrasi Negara Indonesia. WF Prins dalam bukunya “Inleiding in het administratiefrecht” memakai istilah Hukum Tata Usaha Negara I
Read more

HMJ Ilmu Hukum Gelar Diskusi Publik

-
Image
MEULABOH - Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar (HIMA-IH UTU) adakan diskusi publik tentang tugas dan fungsi notaris serta pelatihan membuat surat kuasa di Aula Utama Universitas Teuku Umar, rabu,  14/02/2018. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UTU, Sudarman. M.Ag,  Narasumber,  Rahmat Jhowanda,  M. K.n. , Ketua Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum Apri Rotin Djusfi, MH, Sekretaris Prodi, Putri Kemala Sari,  M. H.  dan seluruh dosen dalam lingkup FISIP UTU.  Kegiatan ini merupakan kegiatan perdana yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum. Teuku Gusdi Alwan selaku Ketua Panitia saat menyampaikan laporannya  mengatakan "bahwa kegiatan ini walaupun perdana bukan berarti menjadi kegiatan yang terakhir, tapi ini merupakan awal dalam kami membuat berbagai agenda kedepan yg lebih baik lagi,  kami selaku panitia merasa masih banyak kekurangan tanpa bantuan Bapak Kaprodi Ilmu Hukum Apri Rotin Djusfi,  M.H  ser
Read more