HMJ Ilmu Hukum Gelar Diskusi Publik

-
MEULABOH - Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar (HIMA-IH UTU) adakan diskusi publik tentang tugas dan fungsi notaris serta pelatihan membuat surat kuasa di Aula Utama Universitas Teuku Umar, rabu,  14/02/2018. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UTU, Sudarman. M.Ag,  Narasumber,  Rahmat Jhowanda,  M. K.n. , Ketua Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum Apri Rotin Djusfi, MH, Sekretaris Prodi, Putri Kemala Sari,  M. H.  dan seluruh dosen dalam lingkup FISIP UTU. 
Kegiatan ini merupakan kegiatan perdana yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum. Teuku Gusdi Alwan selaku Ketua Panitia saat menyampaikan laporannya  mengatakan "bahwa kegiatan ini walaupun perdana bukan berarti menjadi kegiatan yang terakhir, tapi ini merupakan awal dalam kami membuat berbagai agenda kedepan yg lebih baik lagi,  kami selaku panitia merasa masih banyak kekurangan tanpa bantuan Bapak Kaprodi Ilmu Hukum Apri Rotin Djusfi,  M.H  serta seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah banyak meluangkan waktu dan ilmunya untuk terus mendampingi kami, kami ucapkan banyak terima kasih,"katanya.   
Sementara itu, pada kesempatan yang sama Wakil Dekan I FISIP saat akan membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa acara kegiatan tersebut merupakan satu konsep menyelenggarakan revolusi mental yang membuat mahasiswa lebih responsif terhadap pembentukan mainside mengenai bidang ilmu yg ditekuni.
Location: Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681, Indonesia

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Materi Hukum Administrasi Negara

-
Image
A.    BERBAGAI ISTILAH DAN PENGERTIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA               Ada berbagai istilah di dalam penyebutan Hukum Administrasi Negara yang merupakan terjemahan dari Administratiefrecht yang dikenal di Negara Belanda, Verwaltungsrecht di Jerman, Droit Administratif di Perancis, Administratif Law di negara Inggris dan Amerika. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia dahulumerupakan bekas jajahan Belanda, sehingga Hukum Administrasi Negara Indonesia merupakan terjemahan dari Administratiefrecht.   Untuk menerjemahkan Administratiefrecht dari Hukum Belanda ini para ahli hokum di Indonesia belum ada kata sepakat. Baru setelah dikeluarkannya UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh para ahli.             E.Utrecht dalam bukunya “ Pengantar Hukum Administrasi” , mulamula memakai istilah Hukum Admin...
Read more

Diskusi Publik : "REVISI UNDANG UNDANG MD3 QUO VADIS DEMOKRASI INDONESIA? "

-
Image
Sejak disahkan oleh DPR RI 12 Februari. Revisi undang undang MD3 mengundang kontroversi dari berbagai kalangan di masyarakat. Karena berpotensi menjadikan anggota DPR "kebal" hukum dan memiliki imunitas yang berlebihan. Lantas, dimanakah letak hukum sesungguhnya ?  Dan bagaimana dengan demokrasi indonesia kedepannya? Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum proudly present Diskusi Publik : "REVISI UNDANG UNDANG MD3 : QUO VADIS DEMOKRASI INDONESIA? "   Tempat : Aula Fakultas Hukum Unsyiah  Hari : Rabu, 21 maret 2018  Waktu : 08.30 WIB Pendaftaran : Gratis dan terbuka untuk umum  Cara pendaftaran  Ketik : nama_asal lembaga/institusi_no hp  Kirim ke 082277483521/ WA Ayo para penerus peradaban indonesia mari daftarkan diri kamu sekarang.  Kuota terbatas!!! Panjang umur pergerakan!  Hidup mahasiswa!  Hidup Rakyat! Supported by : ● HMI Komisariat Hukum Unsyiah ● Aliansi Mahasiswa Hukum Progresif ● Perhimpunan Anak Konstitusi Unsyiah Partners ...
Read more

Suksesi Negara, Materi Hukum Internasional

-
Suksesi Negara Hukum Internaional Suksesi negara merupakan hal yang paling lama dan paling sering diperbincangkan dalam hukum internasional. Namun meskipun begitu, sampai saat ini belum ada aturan baku yang menjadi acuan atau mengikat bagi negara-negara. Praktek juga menunjukan bahwa belum ada aturan yang dapat diterima umum sebagai sebuah hukum internasional. Hukum internasional belum berhasil menetapkan prinsip-prinsip yang menetapkan sejauh mana hak dan kewajiban negara lama masih berlaku padanya dan sejauh mana negara lain memperoleh hak dan kewajiban dari negara yang lama. Meskipun demikian, praktek negara, peradilan, doktrin dan perjanjian yang ada menunjukkan adanya kecenderungan untuk menetapkan beralihnya hak dan kewajiban internasional didasarkan pada pertimbangan keadilan, kenalaran, kepantasan, dan kepentingan masyarakat internasional. Kecenderungan dewasa ini penetapan beralihnya hak dan kewajiban negara tersebut diatur dalam traktat bilateral antara dua negara ya...
Read more